Lapor SPT Masa Pajak Bulanan dan Batas Waktunya Penyampaian pajak harus dilakukan tepat waktu untuk menghindari sanksi dan denda pajak. Apa saja ketentuan lapor SPT Masa pajak bulanan dan batas waktunya? Direktorat Jenderal Pajak DJP menyediakan layanan penyampaian pajak secara daring atau online guna mengakomodir kebutuhan lapor SPT Masa. DJP juga menunjuk Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan PJAP Mekari Klikpajak untuk menyediakan aplikasi perpajakan online. Mekari Klikpajak adalah penyedia jasa aplikasi pajak online mitra DJP resmi, yang berkomitmen membantu dunia usaha mencapai Powering Business Growth setiap perusahaan. Klikpajak hadir untuk memenuhi kebutuhan Anda dalam mengembangkan bisnis melalui penyediaan support system perpajakan elektronik terintegrasi akuntansi online serta didukung sistem Application Programming Interface API, seperti e-Faktur API dan e-Bupot API yang membuat pengelolaan pajak bisnis makin praktis. Saya Mau Coba Gratis Klikpajak Sekarang! Jenis SPT Masa Pajak yang Dilaporkan Bulanan Berdasarkan jangka waktu pelaporannya, SPT pajak terbagi menjadi dua yakni SPT Tahunan yang dilaporkan setahun sekali dan SPT Masa yang penyampaiannya dilakukan secara bulanan. Surat Penyampaian SPT pajak sendiri merupakan media pelaporan berupa formulir atas pajak yang telah dibayarkan. Jadi yang dimaksud SPT Bulanan atau SPT Masa adalah SPT yang digunakan untuk melaporkan pajak pihak lain yang telah dipotong atau dipungut setiap masa pajak. Contoh sederhananya, pemotongan PPh Pasal 21 atas gaji karyawan. Perusahaan harus melaporkan pemotongan tersebut setiap bulannya dengan formulir SPT Masa. Secara umum SPT Masa ini terbagi menjadi dua yakni SPT Masa PPh dan PPN. a. Pajak bulanan SPT Masa PPh Surat Pemberitahuan SPT Masa PPh merupakan pelaporan beberapa jenis pajak penghasilan. Beberapa jenis SPT pajak penghasilan yang dilaporkan setiap masa pajak atau secara bulanan adalah SPT PPh 21 bagi perusahaan yang memungut pajak penghasilan SPT PPh 4 ayat 2 SPT PPh 15 SPT PPh 22 SPT PPh 23 SPT PPh 25 sebagai bukti pembayaran angsuran pajak SPT PPh 26 Baca juga Ulasan Lengkap Pajak Penghasilan Jenis, Objek, Subjek, Tarif dan Contoh b. Pajak bulanan SPT Masa PPN SPT Masa PPN merupakan surat pemberitahuan Pajak Pertambahan Nilai untuk melaporkan transaksi barang atau jasa kena pajak yang telah dibuatkan e-Fakturnya. Setelah melakukan rekonsiliasi pajak, PKP wajib membayarkan PPN Terutang dan melaporkan Surat Pemberitahuan Masa PPN setiap masa pajak. Selengkapnya baca di sini penjelasan Alur Pengelolaan eFaktur Cara Membuat, Bayar dan Pelaporan PPN Berdasarkan tarif serta objek pajak yang dikenakan terhadap masing-masing pajak, kesembilan pajak di atas memiliki format dan tata cara lapor SPT yang berbeda. Contoh lapor SPT Masa pajak Ketentuan Pengisian SPT Masa Sebagaimana diatur dalam UU KUP, pengisian SPT Masa pajak harus benar, lengkap, jelas dan ditandatangani serta menyampaikan ke KPP, atau tempat lain yang ditetapkan oleh DJP. Bentuk SPT yakni dokumen elektronik maupun formulir kertas hardcopy. Namun WP wajib melaporkan SPT Masa dalam bentuk dokumen elektronik atau secara online apabila Terdaftar di KPP Madya, KPP di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Khusus, dan KPP di lingkungan Kanwil DJP Wajib Pajak Besar. Sudah pernah menyampaikan SPT Masa dalam bentuk elektronik. Ketentuan khusus SPT Masa PPh 21 dan/atau 26 Penyampaian SPT Masa PPh Pasal 21/26 dalam bentuk dokumen elektronik wajib digunakan oleh pemotong pajak dengan kriteria Melakukan pemotongan PPh Pasal 21/26 terhadap pegawai tetap dan penerima pensiun atau tunjangan hari tua/jaminan hari tua berkala dan/atau terhadap aparatur sipil negara, anggota TNI/Polri, pejabat negara dan pensiunannya yang jumlahnya lebih dari 20 orang dalam 1 Masa Pajak. Melakukan pemotongan PPh Pasal 21 Tidak Final dan/atau Pasal 26 dengan bukti pemotongan yang jumlahnya lebih dari 20 dokumen dalam 1 Masa Pajak; Melakukan pemotongan PPh Pasal 21 Final dengan bukti pemotongan yang jumlahnya lebih dari 20 dokumen dalam 1 Masa Pajak. Melakukan penyetoran pajak dengan Surat Setoran Pajak SSP atau sarana administrasi lain yang kedudukannya disamakan dengan Surat Setoran Pajak yang jumlahnya lebih dari 20 dokumen dalam 1 Masa Pajak. Ketentuan khusus SPT Masa PPh 23 dan/atau 26 Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 23/26 dalam bentuk dokumen elektronik wajib digunakan oleh pemotong pajak dengan kriteria Menerbitkan lebih dari 20 bukti pemotongan PPh Pasal 23/26 dalam 1 Masa Pajak; dan/atau jumlah penghasilan bruto yang menjadi dasar pengenaan PPh lebih dari dalam satu bukti pemotongan. Penyampaian SPT Masa PPh Pasal 23/26 menggunakan Aplikasi Bukti Potong PPh Pasal 23/26 Elektronik. Secara umum, penyampaian SPT dapat dilakukan melalui situs web DJP atau PJAP resmi, secara langsung ke KPP tempat WP terdaftar, pos maupun perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat. Cara menyampaikan surat pemberitahuan pajak bulanan online berbeda antara PPh dan PPN. Bahkan, penyampaian SPT Masa PPh sendiri masing-masing memiliki cara yang beda pula. Jika penyampaikan SPT Masa PPh 21 melalui e-Filing, sedangkan lapor SPT Masa PPh 4 2, PPh 15, PPh 22, PPh 23, PPh 26 melalui e-Bupot Unifikasi. Namun untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa PPN harus dilakukan melalui e-Faktur. Perlu diperhatikan, untuk dapat menyampaikan SPT Masa, siapkan NPWP dan EFIN atau Sertifikat Elektronik, serta memiliki akun pajak online Klikpajak / DJP Online. Berikut cara menyampaikan SPT Masa pajak bulanan online Cara Lapor SPT Masa PPh 21 di e-Filing Cara Lapor PPh 23 Online dan Cara Membuatnya di e-Bupot Unifikasi Langkah-langkah Lapor SPT PPN Masa Terbaru Saya Mau Coba Gratis Klikpajak Sekarang! Batas Waktu Lapor SPT Masa Berbeda dengan penyampaian SPT Tahunan yang memiliki batas waktu maksimal 31 Maret untuk Orang Pribadi dan 30 April untuk Badan atas tahun pajak sebelumnya, lapor SPT Masa cukup beragam tergantung jenis pajaknya. Merujuk pada peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan, SPT Masa memiliki batas/tenggat waktu penyampaian, yaitu paling lama 20 hari setelah akhir tahun pajak. Apabila tenggat waktunya jatuh pada hari libur, termasuk Sabtu atau hari libur nasional yang ditetapkan oleh pemerintah, maka penyampaian SPT dapat dimajukan ke hari kerja berikutnya. Berikut rincian batas waktu penyampaian SPT Masa 1. SPT Masa PPh 4 2 Batas waktu lapor SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 pada tanggal 20 bulan berikutnya. 2. SPT Masa PPh 15 Pelaporan SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 15 adalah paling lambat pada tanggal 20 bulan berikutnya. 3. SPT Masa PPh 21 Batas waktu laporan SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 paling lambat pada tanggal 20 bulan berikutnya. 4. SPT Masa PPh 22 Paling lambat batas waktu menyampaikan SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 22 pada hari kerja terakhir pekan berikutnya karena penyampaian dilakukan secara mingguan. Bendahara Pemerintah Batas waktu penyampaian SPT Masa PPh Pasal 22 paling lambat tanggal 14 bulan berikutnya. Pemungut Tertentu Paling lambat lapor SPT Masa PPh Pasal 22 pada tanggal 20 bulan berikutnya. 5. SPT Masa PPh 23/26 Batas waktu menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 23/26 pada tanggal 20 bulan berikutnya. 8. SPT Masa PPh 25 Batas waktu laporan SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 25 adalah pada tanggal 20 bulan berikutnya. 9. SPT Masa PPh PPN Pajak Penghasilan dan PPnBM oleh PKP pada akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak. Bea Cukai Batas akhir penyampaian Surat Pemberitahuan Masa PPN dan PPnBM oleh Bea Cukai pada hari kerja terakhir pekan berikutnya karena laporan dilakukan secara mingguan. Bendaharawan Batas waktu penyampaian SPT Masa PPN dan PPnBM oleh bendaharawan pada tanggal 14 bulan berikutnya. Non Bendaharawan Paling lambat lapor SPT Masa PPN dan PPnBM oleh pemungut non-bendahara pada tanggal 20 bulan berikutnya. Pemungut Tertentu Batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Masa PPN dan PPnBM untuk wajib pajak kriteria tertentu pada tanggal 20 setelah berakhirnya masa pajak terakhir. Sama seperti SPT Tahunan, wajib pajak yang tidak melaporkan SPT Masa dengan tepat waktu atau melakukan pembetulan yang mengakibatkan kurang bayar, akan dikenai sanksi sesuai perhitungan tarif bunga sanksi administrasi pajak yang di-update setiap bulannya. Contoh BPE yang didapatkan setelah lapor SPT Masa Baca Juga Batas Waktu Pembayaran Pajak dan Pelaporan SPT Mudah Kelola SPT Masa dengan Aplikasi Perpajakan Terintegrasi Klikpajak Itulah penjelasan tentang bagaimana cara lapor SPT Masa pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai. Bukan hanya mudah kelola pajak masa, melalui Klikpajak, Anda dapat mengelola administrasi perpajakan lainnya kapan saja dan di mana pun Anda berada dengan Fitur Lengkap Aplikasi Pajak Online Terintegrasi Mitra Resmi DJP Ingin langsung gunakan aplikasi pajak online terintegrasi untuk kelola pajak bisnis lebih mudah dan cepat? Saya Mau Coba Gratis Klikpajak Sekarang!

SesuaiPeraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018, UMKM dengan omzet bruto di bawah Rp4,8 miliar setahun dapat menggunakan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final sebesar 0,5% dari penghasilan bruto. Jenius kasih contoh ya, misalnya omzet usaha yang kamu punya mencapai Rp50 juta di bulan September 2021. Maka di bulan Oktober 2021, kamu wajib

SPT Bulanan Perusahaan, Bagaimana Cara Melapornya? Cara melaporkan pajak bulanan dalam bentuk SPT Bulanan Perusahaan paling mudah dan praktis dilakukan melalui aplikasi pajak online e-Filing. Kini dengan semakin canggihnya teknologi, tanpa repot lagi, Anda dapat melaporkan pajak bulanan SPT Masa secara online. Wajib pajak diharapkan dapat memahami berbagai ketentuan termasuk langkah-langkah lapor pajak bulanan. Ketentuan SPT Bulanan atau Masa SPT Masa digunakan untuk melaporkan pajak yang dipotong atau dipungut pajak orang lain. Contoh Pasal 21 Undang-Undang PPh mewajibkan pemberi kerja memotong PPh atas upah dan gaji. Maka pemberi kerja wajib membuat SPT Masa PPh Pasal 21. SPT Masa dalam pelaporan, jenisnya bermacam-macam, sesuai dengan pasal yang mewajibkannya. Di antaranya SPT Masa PPh dan SPT Masa PPN & PPnBM. Jenis-jenis SPT Masa PPh yaitu SPT Masa PPh Pasal 4 Ayat 2, Pasal 15, Pasal 21, PPh22, Pasal 23 dan atau Pasal 26, dan PPN. Pelaporan SPT Masa PPh selalu mengharuskan melampirkan bukti potong. Format SPT Masa berbeda satu sama lain, berdasarkan objek dan tarif pajak yang dikenakan untuk setiap jenis pajak. Batas waktu pelaporan SPT Masa PPh maksimal pada tanggal 20 bulan berikutnya, dan jika bertepatan dengan hari libur maka dilakukan hari kerja keesokan harinya. Atau Anda dapat menggunakan fasilitas lapor online yang telah disediakan. Sementara, SPT Masa PPN maksimal pelaporan pada akhir bulan berikutnya. Persiapan Sebelum Lapor Pajak Bulanan Perusahaan Berikut ini adalah persyaratan yang harus Anda penuhi saat menggunakan aplikasi lapor pajak online Telah Terdaftar atau Memiliki NPWP Ketika Anda akan mengurus pembuatan e-Faktur, tentunya Anda harus mempunyai NPWP terlebih dahulu. Untuk Perusahaan Badan dapat mendaftar NPWP dulu dengan persyaratan sebagai berikut Mengisi Formulir Pendaftaran Download Formulir Pendaftaran NPWP Badan Fotokopi KTP Pengurus Perusahaan Direktur Fotokopi Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak NPWP salah satu pengurus atau Direktur Fotokopi Akta Pendirian Fotokopi Dokumen Izin Usaha atau SIUP dan TDP Memiliki EFIN Electronic Filing Identification Number EFIN Electronic Filing Identification Number adalah nomor identitas elektronik sebagai syarat pelaporan SPT secara online. Baca selengkapnya panduan registrasi EFIN. Membuat dan menyampaikan laporan pajak merupakan kewajiban setiap wajib pajak setelah melakukan pembayaran pajak. Laporan pajak dapat disampaikan secara online melalui aplikasi pajak e-Filing. E-Filing sendiri bisa dilakukan dengan dua metode, yakni pelaporan langsung pada situs DJP Online tersebut, mulai dari perhitungan pajak hingga penyampaian laporan SPT Tahunan dan Masa, atau pelaporan dengan menggunakan file CSV. Dokumen SPT Masa dan Tahunan terlebih dahulu dibuat pada aplikasi e-SPT yang disediakan DJP Online, kemudian hasilnya berupa file CSV yang diunggah pada kanal resmi DJP Online. Baca juga Segera Lapor SPT Masa PPh 25 Badan Perusahaan Anda Batas Waktu Pelaporan Pajak Bulanan atau SPT Masa No. Jenis SPT Masa Tenggat 1. PPh Pasal 4 ayat 2 PPh Final Tanggal 20 bulan berikutnya 2. PPh Pasal 15 Tanggal 20 bulan berikutnya 3. PPh Pasal 21/26 Tanggal 20 bulan berikutnya 4. PPh Pasal 23/26 Tanggal 20 bulan berikutnya 5. PPh Pasal 22, PPN & PPnBM oleh Bea Cukai Hari kerja terakhir minggu berikutnya melapor secara mingguan 6. PPh Pasal 22 – Bendahara Pemerintah Tanggal 14 bulan berikutnya 7. PPh Pasal 22 – Pemungut tertentu Tanggal 20 bulan berikutnya 8. PPN dan PPnBM – Bendaharawan Tanggal 14 bulan berikutnya 9. PPN dan PPnBM – Pengusaha Kena Pajak PKP Akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak 10. PPN dan PPnBM – Pemungut Non Bendahara Tanggal 20 bulan berikutnya 11. PPh Pasal 4 ayat 2, Pasal 15, 21, 23, PPN dan PPnBM untuk wajib pajak kriteria tertentu Tanggal 20 setelah berakhirnya masa pajak terakhir Baca juga Mekanisme Pembayaran dan Cara Pelaporan PPh Final Pasal 4 Ayat 2 Keuntungan Lapor Pajak secara Online Bila dilihat dari sisi kelebihan, lapor pajak online dianggap lebih aman dan menguntungkan. Salah satu alasannya, karena aplikasi pajak online didukung oleh keberadaan EFIN atau Electronic Filing Identification Number EFIN. Dengan EFIN, transaksi perpajakan secara online, baik itu yang dilakukan melalui situs DJP Online maupun ASP perpajakan, akan terenkripsi dengan aman dan rahasia. Apabila Anda lupa EFIN, baca solusi mendapatkannya EFIN kembali. Sistem perpajakan online juga membebaskan wajib pajak dari keharusan mencantumkan tanda tangan. Sebagai gantinya, ASP perpajakan, seperti Klikpajak, akan mengirimkan kode verifikasi yang harus dimasukkan oleh wajib pajak ketika akan melakukan transaksi, baik itu melaporkan pajak secara online maupun bayar pajak secara online. Hal ini juga dinilai jauh lebih aman karena kode verifikasi ini tidak dapat dipalsukan. Lakukan pelaporan SPT Masa atau SPT Bulanan Perusahaan dengan mudah secara online melalui aplikasi lapor pajak Klikpajak, GRATIS tanpa dipungut biaya. Klikpajak adalah aplikasi penyedia jasa elektronik SPT e-PT dan e-Filing pajak online yang resmi dan telah disahkan oleh Direktorat Jenderal Pajak DJP sesuai Surat Keputusan Nomor KEP-193/ PJ/2015.

laporan pajak bulanan perusahaan